Lopian - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Denny Indrayana membuktikan ancamannya untuk memperkarakan aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Hari ini, Denny mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Ma'mun Murod dan Tridianto karena dianggap telah menebar fitnah dan pencemaran nama baik.

Laporan ini merupakan buntut dari pernyataan dua aktifis PPI itu yang menuding Denny Indrayana menemani Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menghadap ke Cikeas sebelum pemanggilan Anas Urbaningrum ke KPK.

"Saya melaporkan saudara Murod dan Tri Dianto terkait dengan fitnah yang mereka sampaikan di KPK Selasa (7 Januari 2014) lalu, tentang pertemuan saya di Cikeas," kata Denny di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2014).

Namun, seperti apa proses hukumnya akan berjalan, dia menyerahkan kepada pihak Polri selaku lembaga penegak hukum. "Itu ancamannya minimal empat tahun penjara loh," tukasnya.

Sebelumnya juru bicara PPI Ma'mun Murod mengungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bersama Wamenkum HAM Denny Indrayana menghadap ke rumah SBY di Cikeas. Ma'mun mengatakan kedatangan Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana ke Cikeas yaitu pada Senin, 6 Januari 2014.

Kedatangan Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto bertepatan sebelum jadwal pemanggilan Anas Urbaningrum oleh lembaga antikorupsi yang dipimpin Abraham Samad itu.

"Info yang kita terima dan sahih, kemarin Mas BW (Bambang Widjojanto) juga datang ke Cikeas jam dua siang didampingi Wamenkum HAM Denny Indrayana. Saya enggak tahu apa terkait dengan pemanggilan Anas atau tidak," ujar juru bicara PPI Ma'mun Murod, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2014.

Jakarta - Briptu Nurul Afandi tewas setelah ditembak orang tak dikenal. Timah panas itu tepat mengenai kepala anggota Polsek Klapanunggal tersebut."Pada bagian kepala sehingga korban meninggal dunia," ujar sumber merdeka.com di kepolisian, Jumat (10/1).

Jakarta - Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) melihat sejumlah keanehan dalam proses hukum yang menimpa Anas Urbaningrum.

Keanehan itu terlihat ketika salah satu unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke rumah pimpinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Info yang kita terima dan sahih, kemarin Mas BW (Bambang Widjojanto) juga datang ke Cikeas jam dua siang didampingi Wamenkumham Denny Indrayana. Saya enggak tahu apa terkait dengan pemanggilan Anas atau tidak," ujar juru bicara PPI Mamun Murod, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Keanehan berikutnya, salah satu jajaran Komisi Pengawas Partai Demokrat yaitu Suaidi Marasabessy dimintai keterangan pihak KPK terkait dugaan adanya aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu.

Padahal, ketika Kongres Partai Demokrat di Bandung itu, posisi Suaidi Marasabessy masih di jajaran Partai Hanura dan belum menjadi kader Partai Demokrat. "Jadi tidak ada kaitannya dengan Kongres Partai Demokrat. Saya yakin orang termasuk TB silalahi tidak tahu soal kongres tapi dipaksakan jadi saksi," tukasnya.

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pembacaan putusan permohonan uji materi empat pasal yang tertuang dalam Undang-undang (UU) tentang Mahkamah Agung (MA) dan UU tentang Komisi Yudisial (KY), hari ini.

Dalam hal ini, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi keempat pasal yang mengatur mekanisme pengangkatan calon hakim agung (CHA) tersebut.

Alhasil, DPR tak berhak lagi untuk memilih hakim agung. DPR hanya berhak memberikan persetujuan calon hakim agung yang diajukan oleh KY.

"Menyatakan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014).

Di samping itu, ketentuan pada setiap satu lowongan hakim agung, KY mengajukan tiga nama calon hakim agung ke DPR tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, kepada DPR, KY hanya mengirimkan satu calo hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR. Karena itu, mekanisme pengangkatan calon hakim agung di DPR, seperti halnya mekanisme pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri.

MK berpendapat, frasa “tiga nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (3) UU MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU KY harus dimaknai “satu nama calon”. Sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung, untuk setiap satu lowongan hakim agung, untuk disetujui oleh DPR.

MK dalam pertimbangannya menyatakan, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY.

Kendati demikian, DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. "Hal itu, dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasan negara lainnya," kata Hakim Konstitusi, Fadil Sumadi pada kesempatan yang sama.

Seperti diketahui, pasal-pasal yang diuji adalah, Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) UU MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU KY. Permohonan uji materi ini diajukan oleh Made Darma Weda, Panggabean, dan Laksanto Utomo, yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan secara konstitusional dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut.

Para pemohon berpendapat, DPR tidak dalam kapasitasnya melakukan seleksi yang kemudian memilih calon hakim agung tersebut. Selain itu, para pemohon juga menilai pengaturan dalam UU MA dan UU KY terkait pengisian jabatan hakim agung juga melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Jakarta - Komisaris PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso membantah dirinya meminta bantuan Anas Urbaningrum untuk mendapatkan kontrak pengerjaan proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang.

Mahfud juga membantah meminta Anas agar memerintahkan Muhammad Nazaruddin mundur dari proyek tersebut.

"Tidak pernah. Tidak benar," ujar Machfud Suroso saat bersaksi pada kasus Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/1/2014) malam.
Machfud yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini menyebutkan, bahwa perusahaannya sudah bekerja sama dengan PT Adhi Karya selaku pemenang tender proyek Hambalang sejak 1994.

"Kami vendor dengan Adhi Karya sejak 1994. Hubungan kami pure bisnis. Kami tidak mengerti asal proyek Hambalang. Yang saya tahu saya sudah sesuai prosedur dan tidak menyimpang dari yang sudah ditetapkan Adhi Karya," tandas Machfud.

Dalam kasus korupsi Hambalang, KPK telah menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Biro Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor, dan Dirut PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Sementara, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang. Anas diduga menerima hadiah saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPR.

Jakarta - Kubu Anas Urbaningrum melempar isu bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjajanto dan Wamenkumham Denny Indrayana sehari sebelum Anas dipanggil KPK.

Namun, banyak yang tak mempercayai isu tersebut. Salah satunya Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie.

Menurutnya, itu merupakan cara-cara politik yang dilakukan kubu Anas untuk melihat cara pandang masyarakat terhadap masalah yang sedang membelitnya.

"Itu hanya pengalihan isu dan cara politik untuk membangun persepsi," kata Marzuki saat memaparkan programnya dalam Meet The Press di Sekretariat Komite Konvensi Capres Partai Demokrat di Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2014).

Marzuki juga mengatakan, apa yang dilontarkan juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod itu, sulit untuk bisa diterima. Karena itu, dirinya meminta publik melihat masalah dengan lebih cerdas.

"Jadi, banyak cara mengalihkan isu, kita sebagai orang berpendidikan cukup mengerti dan harus cerdas menyikapi itu," lanjut Ketua DPR ini.

Marzuki juga enggan memperpanjang masalah terkait isu ini karena sudah ada permintaan maaf dari Ma'mun Murod secara terbuka. "Klarifikasinya jelas, sudah minta maaf juga. Saya rasa tidak perlu diperpanjang," tandasnya.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan panggilan ke-2 terhadap Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Namun, juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod mengatakan, selama KPK tidak mengubah kata-kata 'proyek-proyek lain' yang disangkakan kepada Anas dengan perincian yang jelas, selama itu kemungkinan besar Anas tidak akan memenuhi panggilan KPK

"Selama tidak ada perubahan, kemungkinan besar tidak akan datang. Insya Allah tidak akan pernah datang," kata Murod di kediaman Anas, Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2014)

Murod justru menganggap KPK sebagai lembaga yang besar seakan tidak serius untuk mengurusi kasus Anas. Menurutnya, KPK sudah menganggap dirinya seperti malaikat yang jika dikritisi dianggap melawan.

"Dan itu bentuk ketidakseriusan dari KPK. Itu bentuk tirani dalam penegakan hukum. Jadi kalau tersangka seakan-akan sudah nista. Ada mainstream pemahaman di masyarakat KPK itu benar, KPK itu malaikat, nggak boleh dikritisi, kalau mengkritisi itu dianggap akan menghalangi KPK dan lain sebagainya," ujarnya.

Murod juga menyampaikan bahwa pada surat pemanggilan ke-2 yang dilayangkan KPK, tidak terdapat perubahan sama sekali. "Tidak ada perubahan. Tanggal saja (yang diubah), pakai tulisan tangan," tandasnya

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum.

Kali ini giliran Ketua DPP Partai Demokrat Michael Watimena diperiksa KPK, Rabu (8/1).

Mencegah praktik kecurangan, Kepala Polisi Resor Bogor AKPB Asep Safrudin menginstruksikan jajarannya di seluruh wilayah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran bahan bakar gas elpiji.

"Saya sudah instruksikan seluruh jajaran Polsek untuk melakukan pengawasan ketat peredaran gas elpiji di wilayah masing-masing," ujar Kapolres di Bogor, Rabu (8/1).

Pengawasan ketat ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Kapolri untuk mengawal peredaran elpiji di wilayah Kabupaten Bogor. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya sejumlah kasus pengoplosan gas elpiji bersubsidi di wilayah hukum Polres Bogor.

Pada Selasa (7/1) kemarin, jajaran Polres Bogor berhasil mengungkap kasus pengoplosan gas di dua lokasi yakni Jonggol dan Cileungsi.

Petugas menangkap tujuh orang tersangka pelaku pengoplosan mulai dari pemilik pengoplosan dengan sejumlah anak buahnya. Selain itu, petugas juga menyita 900 tabung gas dengan berbagai ukuran yang merupakan hasil oplosan.

Pengungkapan praktek pengoplosan gas elpiji bersubsudi ini sebelumnya juga dilakukan oleh Polda Jawa Barat dengan lokasi pengoplosan di wilayah Kabupaten Bogor.

Menyoal oknum petugas kepolisian yang membekingi pengoplosan tersebut, Kapolres mennegaskan akan menindak siapa saja petugas yang terlibat. "Kita tidak akan berikan toleransi, dan siap untuk kita bongkar," kata Kapolres.

Medan : Usai mengunjungi pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sengaja meninjau Bandara Kualanamu dalam perjalanan pulangnya.

 Pada kesempatan itu, ia pun menyampaikan harapannya bahwa keberadaan bandara tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, khususnya bagi warga di sana.

"Dengan lapangan kerja yang lebih banyak, penghasilan masyarakat Sumatera Utara akan meningkat, sehingga kemiskinan makin berkurang," tulis SBY dalam melalui akun jejaring sosial Twitter @SBYudhoyono, Sabtu (25/1/2014), setelah meninjau kesiapan Bandara Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kehadiran Bandara Kualanamu & jasa transportasi udara, akan lebih meningkatkan ekonomi Sumut yang saat ini berkembang pesat. *SBY*," tambah SBY.
Selain itu, SBY juga menyampaikan bahwa Bandara Kualanamu yang merupakan salah satu bandara terbesar di Indonesia, kini telah melayani 8 juta penumpang serta siap dikembangkan hingga 25 juta penumpang.

Selain itu, SBY juga menyampaikan bahwa ada baiknya dibangun moda transportasi lintas daerah lain, selain yang kini diandalkan (Bandara Kualanamu).
"Saya naik KA Cepat Medan-Kualanamu (PP). Ke depan perlu dibangun rel KA, agar tidak mengganggu lalu lintas di Medan," kicau SBY lagi.

Kebumen : Bruk! Begitu kira-kira suara yang terdengar oleh warga sekitar Masjid Jami At-Taqwa di Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah yang Ambruk karena guncangan gempa di Kebumen, Jawa Tengah.

Gempa terjadi di 104 km barat daya Kebumen atau 147 km Barat Daya Yogyakarta pada Sabtu (25/1/2014), pukul 12.14 WIB, dengan lokasi di 8,48 LS-109,17 BT. Kedalaman gempa 48 km. Lindu tidak menyebabkan terjadinya tsunami. Sementara Masjid Jami At-Taqwa ambruk pada sekitar pukul 12.15 WIB.

Saksi mata, Palupi Andriani mengatakan, masjid roboh usai jemaah melaksanakan salat Zuhur secara berzamaah. Dia awalnya melihat masjid bergerak-gerak kemudian ambruk. "Usai selesai salat zuhur, masjid kosong. Terus tiba-tiba semua bergerak-gerak dan masjid dengan cepat ambruk," ujar Palupi di Banyumas.
Warga lain yang melihat kejadian, Rizal, mengatakan, peristiwa ambruknya masjid tersebut juga menyebabkan sebuah teras rumah yang berada di sebelahnya rusak karena ikut tertimpa bangunan masjid yang roboh. "Sekitar jam 12 lebih ada gempa sedikit-sedikit makin kencang, tahu-tahu .. Bruk! langsung ambruk keras banget. Untung sudah keluar semua," ujar Rizal.

Kepala Desa Kranggan, Pujiantoro menuturkan, menyebabkan pilar penyangga masjid tidak stabil hingga akhirnya ambruk. Tak ada orang sama sekali di dalam masjid. "Ada gempa, tidak ada aktivitas salat hanya rumah sebelah saja yang terkena, saat gempa langsung rubuh," ujarnya.

Sementara itu, menurut Penasihat Takmir Masjid At Taqwa, Habib Muhammad, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa robohnya serambi masjid. "Alhamdulillah tidak ada korban karena kebetulan tidak ada warga yang sedang salat," kata Penasihat Takmir Masjid At Taqwa, Habib Muhammad di Banyumas.
Dia mengatakan, kerugian akibat robohnya bangunan serambi masjid yang berlokasi di Desa Kranggan RT 05 RW 01, Kecamatan Pekuncen, tersebut diprakirakan mencapai Rp150 juta. "Masjid tersebut baru berusia sekitar 10 tahun tahun," ujar Habib Muhammad.

Warga lainnya, Rofiq memberikan kesaksian yang sedikit berbeda. Serambi masjid roboh sesaat setelah azan zuhur, sekitar pukul 12.20 WIB. Ketika itu, beberapa warga tengah melaksanakan salat sunah usai azan zuhur sebelum melaksanakan salat berjamaah. "Terjadi setelah azan. Warga yang hendak salat berjamaah langsung lari ke luar," kata Rofiq saat.

Dia menjelaskan, yang tertimpa reruntuhan adalah bagian masjid di belakang, khusus untuk perempuan salat. Akibat robohnya serambi, 50 persen bagian masjid hancur. "Hampir separuh. 50 persen masih difungsikan. Yang kena bagian belakang untuk wanita," jelas Rofiq.

Lindu terjadi di 104 km barat daya Kebumen, dengan lokasi di 8,48 LS-109,17 BT. Kedalaman gempa 48 km. Tidak berpotensi tsunami. Kepada BPBD Jateng Sarwa Pramana menyatakan, hingga saat ini, tak ada korban jiwa akibat gempa. "Sementara Jawa Tengah aman. Nggak ada permasalahan. Tim sudah susuri dekat pantai, aman," ujar Sarwa

Jakarta : Rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane sepanjang 1,9 kilometer sebenarnya bagian dari rencana Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), termasuk pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi.

Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan dirinya bukan yang memutuskan perencanaan tersebut. Pria yang akrab disapa Jokowi itu menegaskan dirinya tidak pernah ngotot untuk memaksakan pembuatan sodetan tersebut.

"Yang ngotot siapa, kita enggak ngotot. Kita itu menanyakan ke Kementerian PU, dulu ada rencana Waduk Ciawi, Sukamahi. Ada juga rencana sodetan dari Ciliwung ke Cisadane. (Itu yang) Kita tanyakan sehingga kita rapatkan pada saat itu," kata Jokowi, di Inspektorat Kota Tangerang, Sabtu (25/1/2014).

Menurut Jokowi, rapat tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan pengerjaan waduk tersebut, dimulai pada tahun ini. Adapun pengerjaan sodetan, keputusannya berada di kewenangan Kemen PU.

Jokowi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta hanya membuka rencana-rencana yang sudah ada baik itu di birokrasi sendiri, atapun di Kemen PU.

"Bukan tiba-tiba, ya saya mesti buka-buka rencana-rencana semuanya dong. Baik yang ada di DKI maupun di Kementerian PU. Dan yang sudah diputuskan, karena enggak ada masalah, waduknya (Ciawi Sukamahi) yang akan kita mulai tahun ini," ujar Jokowi.

Upaya itu dilakukan Jokowi agar masalah banjir dapat dicarikan solusinya. Dengan membuka rencana yang ada, Jokowi berharap dapat mencari cara mengatasi banjir sampai pada akar permasalahnnya.

"Kita pinginnya itu menyelesaikan akar masalahnya. Bukan tiap tahun kita bagi-bagi sembako, tiap tahun di rumah-rumah bagi-bagi sembako. Enggak menyelesaikan masalah itu. Akar masalahnya yang (harus) diselesaikan, itu aja," tutur Jokowi.

Jakarta : Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten sepakat membatalkan proyek sodetan Ciliwung-Cisadane. Mereka akan mengajukan usulan normalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan banjir di Jabodetabek.
Langkah ini dinilai menjadi langkah terbaik mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan Tangerang.

Kesepakatan itu diambil setelah Gubernur Joko Widodo bertemu dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Tangerang A Zaki Iskandar, dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Sabtu (25/1/2014), di Kota Tangerang, Banten.

Pertemuan yang digelar di halaman pintu air Pasar Baru, Kota Tangerang, tersebut merupakan bagian dari perkembangan isu seputar gagasan pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane.

”Setelah datang ke lapangan dan melihat secara riil kondisi Cisadane, jelas sekali, ketinggian air dekat dengan bibir sungai. Kalau dibuat sodetan, akan ada masalah dengan Kota Tangerang. Yang dibutuhkan adalah normalisasi Cisadane,” kata Jokowi.

Namun, Jokowi menegaskan, tanggung jawab normalisasi sungai antarprovinsi itu berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk itu, bersama dengan Wali Kota dan Bupati Tangerang, ia akan mengajukan usulan normalisasi Cisadane dalam pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Senin mendatang.

Arief R Wismansyah mengatakan, Sungai Cisadane belum pernah dikeruk. Selain itu, dari 13 kilometer bagian Cisadane yang melintasi kota tersebut, hanya 2 kilometer yang telah diturap.
Kondisi itu juga diakui Zaki Iskandar. Menurut dia, selama ini rencana normalisasi selalu terkendala minimnya dana yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum.

Kondisi itu menyebabkan sungai mengalami pendangkalan luar biasa. Jika gagasan normalisasi itu diterima, Zaki berharap langkah itu dilakukan secara konsisten dari hulu hingga hilir.

DidukungKeputusan para pemimpin lokal ini untuk menolak sodetan Kali Ciliwung-Cisadane mendapat dukungan dari aktivis lingkungan. Penolakan ini diyakini mereka sebagai awal keruntuhan dominasi pendekatan proyek dalam penanganan banjir di Jabodetabek.

Sejak tahun 1965, sudah ada rencana normalisasi air hingga bermacam proyek lain untuk mengatasi banjir. Tahun 1973, ada rencana induk penanganan banjir yang merujuk pada Pola Induk Kota 1965-1985. Namun, memang realisasinya lebih banyak proyek fisik, seperti pembuatan Kanal Banjir Barat dan Timur.
”Meski pada kenyataannya, kedua proyek itu pun terus molor dari target,” kata Tarsoen Waryono, Ketua Program Studi Magister Ilmu Geografi FMIPA UI.

Selain itu, menurut Tarsoen, penanganan banjir terkesan jalan di tempat dan minim terobosan. Kesepakatan antarkepala daerah pada awal tahun 2014 ini diharapkan bisa mengubah tradisi buruk tersebut. Normalisasi kali diharapkan bisa dipercepat.

Menjadikan sungai seperti sediakala akan mengurangi secara drastis potensi banjir. ”Bisa 70-90 persen teratasi. Sisanya, tinggal mengelola kawasan hijau dan situ/waduk/tendon air secara lebih baik,” katanya.
Hasil penelitian Tarsoen tahun 2000 menunjukkan, komunitas vegetasi riparian Ciliwung (Bojong Gede-Pasar Minggu) mampu menahan laju aliran permukaan dari 67,84 persen menjadi 42,77 persen. Fnfiltrasi air tanah juga meningkat dari 7,32 persen menjadi 10,26 persen.

Selain mampu menahan aliran permukaan dan meningkatkan air perkolasi, komunitas tumbuhan itu juga berperan fungsi sebagai penyaring (filter) nutrisi tanah. Namun, amat disayangkan saat ini, 30 persen dari sekitar 46 tandon air di Jakarta dan sekitarnya terganggu ekosistemnya. Ini yang seharusnya terus dicari solusi oleh pemerintah daerah ataupun pusat.

Budaya tinggal di rusunAhli tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengatakan, selain masalah menjaga sungai dan tendon air, cara efektif yang perlu dilakukan adalah menghilangkan kontestasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah.

”Banjir seharusnya menjadi kekuatan struktur yang harus membangun kultur kepedulian terhadap lingkungan kota,” kata Yayat.

Salah satunya adalah sadar dan bersedia direlokasi jika selama ini menjadi perampas bantaran, bahkan badan kali.

”Jadi, sudah saatnya warga ’tidak harus menolak’ jika dirusunkan karena itu adalah pilihan terbaik untuk mereka. Itu karena Jakarta akan terus kebanjiran setiap tahun, terutama jika kondisi bentang alamnya di hulu dan hilir kondisinya semakin parah,” katanya.